Palangka Raya, binarnusa.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar perayaan Dies Natalis ke-72 yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat. Acara ini mengusung tema “Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah” dan dihadiri oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Wakil Gubernur, Edy Pratowo, serta jajaran Forkopimda.

Kapolda Kalteng, Irjen. Pol. Iwan Kurniawan, menyoroti dampak lingkungan yang masif akibat praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab. “Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib rakyat, khususnya para penambang. “Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan dan peran anak-anak muda, seperti para kader GMNI, sebagai generasi penerus.

Gubernur juga mendorong model koperasi dalam pengelolaan pertambangan rakyat agar lebih berkeadilan dan dapat menyejahterakan lebih banyak masyarakat. Dengan luas area yang lebih besar melalui koperasi, diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota.

Seminar ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif dan strategis untuk pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Kapolda dan Gubernur sepakat untuk mencari solusi bersama-sama dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengumumkan rencana untuk menemui presiden di awal bulan April guna menyikapi persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tata ruang di Kalteng. “Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah,” kata Gubernur.

Acara Dies Natalis dan seminar ini menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda GMNI terhadap isu-isu kerakyatan. Diharapkan, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi kemahasiswaan dapat terus terjalin untuk mewujudkan tata kelola pertambangan di Kalimantan Tengah yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.( red)